ASEP NEWS, Kolom OPINI, Senin (16/06/2025) – Artikel berjudul “Tanah Airku Meringis: Luka Menganga Dikeruk Oligarki” ini merupakan tulisan Mayjen TNI (Purn.) Asep Kuswani, S.H., M.Si.Han., Anggota Dewan Pini Sepuh/Karamaan/Gunung Pananggeuhan Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Ketua Dewan Pembina (KDP) Paguyuban Asep Dunia (PAD), Dewan Pembina Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia, dan founder (pendiri) Asep News (AsepNews.id).
Indonesia adalah sebuah negeri yang dikenal dengan sebutan zamrud khatulistiwa karena kekayaan alamnya, hari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ia meringis, menahan perih yang tak kasatmata. Bukan karena gempa atau gunung meletus, melainkan karena kerakusan segelintir elit yang terus menggerogoti jantung negeri ini: para oligark.
Istilah oligarki tak lagi asing dalam diskursus sosial-politik Indonesia. Ia merujuk pada segelintir orang yang menguasai kekayaan dan kekuasaan, mengendalikan kebijakan demi kepentingan mereka sendiri. Di negeri ini, praktik oligarki makin terasa nyata, terutama dalam sektor sumber daya alam. Ironisnya, kekayaan yang semestinya menjadi berkah bagi seluruh rakyat, justru berubah menjadi kutukan bagi sebagian besar warga.
Ambil contoh sektor pertambangan. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), lebih dari 8.588 izin usaha pertambangan tersebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kedekatan dengan elite politik.
Tak jarang, operasi mereka menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah: hutan gundul, tanah longsor, air tercemar, dan udara penuh debu beracun. Di Kalimantan Timur saja, terdapat lebih dari 1.700 lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga, beberapa di antaranya merenggut nyawa anak-anak yang tenggelam saat bermain.
Tak hanya di daratan, laut pun tak luput dari perampasan. Praktik penangkapan ikan skala besar dan eksploitasi sumber daya laut oleh perusahaan asing dan domestik yang bermodal besar telah mengancam nelayan tradisional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat penurunan tajam stok ikan di beberapa wilayah perairan akibat eksploitasi berlebihan. Laut yang dahulu menjadi sumber penghidupan kini menjadi ruang penuh ancaman, tercemar limbah industri dan minyak.
Sementara itu, hutan-hutan tropis Indonesia, yang menjadi paru-paru dunia, terus ditebangi secara ilegal. Menurut laporan Global Forest Watch, Indonesia kehilangan sekitar 10,5 juta hektare tutupan hutan primer antara tahun 2001–2023. Di balik angka ini, tersimpan kisah pilu masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat, kehilangan budaya, dan kehilangan masa depan.
Kerusakan lingkungan ini tentu tidak berdiri sendiri. Ia membawa dampak sosial yang luas: petani kehilangan lahan, nelayan kehilangan ikan, dan masyarakat kecil kehilangan harapan. Sementara itu, jurang ketimpangan ekonomi makin menganga. Menurut laporan Oxfam Indonesia, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk miskin negeri ini. Ini bukan hanya statistik, tapi sebuah ironi sosial yang menyayat.
Janji-janji pembangunan dan kesejahteraan yang terus didengungkan kerap hanya menjadi retorika. Di atas kertas, segala program tampak indah. Namun, realitanya, akses terhadap hasil kekayaan alam hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki koneksi dan modal.
Masih Ada Harapan
Untuk memulihkan luka Indonesia, kita membutuhkan langkah berani dan sistemik. Pertama, penegakan hukum harus benar-benar tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Perusahaan yang melanggar aturan lingkungan harus diberi sanksi tegas, dan oknum pejabat yang bermain mata dengan korporasi harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
Kedua, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi keharusan. Masyarakat berhak tahu siapa yang mengelola tambang, apa manfaatnya bagi warga sekitar, dan bagaimana dampak lingkungannya.
Ketiga, partisipasi publik harus diperkuat. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proyek-proyek yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Inilah inti dari keadilan ekologis dan sosial.
Keempat, reformasi birokrasi dan pengawasan terhadap konflik kepentingan mutlak dilakukan. Tanpa itu, oligarki akan terus menjalar dari rezim ke rezim, menjerat masa depan negeri ini.
Terakhir dan tak kalah penting, pendidikan kesadaran lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sadar akan hak dan lingkungannya adalah benteng terbaik melawan keserakahan.
Indonesia tidak ditakdirkan untuk meringis selamanya. Tanah air ini bisa kembali berseri, asal kita mau bersatu dan bertindak. Mari jaga bumi pertiwi, bukan untuk segelintir elit, tapi untuk anak cucu kita. Untuk langit yang tetap biru, laut yang tetap jernih, dan hutan yang tetap hijau.
Masa depan Indonesia ada di tangan kita—bukan mereka yang rakus, tapi kita yang peduli.
***
Judul: Tanah Airku Meringis: Luka Menganga Dikeruk Oligarki
Penulis: Mayjen TNI (Purn.) Asep Kuswani, S.H., M.Si.Han.
Editor: Asep (HC) Arie Barajati
