ASEP NEWS, Kolom OPINI, Senin (20/07/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Setitik Embun di Padang Pasir” ini ditulis oleh: Ki Asep Kuswani alias Mayjen TNI (Purn.) Asep Kuswani, S.H., M.Si.Han., Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Ketua Dewan Pembina (KDP) Paguyuban Asep Dunia (PAD), Dewan Pembina Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia, dan founder Asep News (AsepNews.id).
Di bawah langit khatulistiwa yang selalu memeluknya, Indonesia adalah negeri yang dijanjikan kelimpahan. Ribuan pulau dihiasi hutan rimba yang rimbun, tanah vulkanik yang subur melimpahkan hasil bumi, perairan luas menyimpan kekayaan laut yang tak terhitung, serta perut bumi menyimpan tambang dan energi yang diimpikan banyak bangsa.
Sayangnya, bagi jutaan rakyatnya, kelimpahan itu terasa seperti fatamorgana di tengah padang pasir yang gersang. Kita seolah berdiri di tanah yang basah oleh berkah, tetapi tenggorokan tetap kering karena setitik embun keadilan sulit sampai ke tangan yang membutuhkan.
Kekayaan yang Dikeruk, Rakyat yang Terabaikan
Kisah negeri ini adalah kisah ironi: suburnya tanah air tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan anak bangsa. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi warisan bersama, justru menjadi sasaran penambangan tanpa henti oleh pihak asing—seringkali dengan izin yang dipermudah, aturan yang dilonggarkan, dan keuntungan yang mengalir keluar negeri.
Hutan dibabat untuk perkebunan dan tambang, sungai tercemar limbah, tanah subur berubah menjadi lahan eksklusif. Namun, rakyat yang tinggal di sekitarnya tetap hidup dalam kemiskinan.
Pajak dan royalti yang seharusnya kembali membangun desa, sekolah, dan rumah sakit, lenyap di tengah jalan. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, banyak anak negeri masih belajar di ruang kelas bocor.
Kita disebut negeri maritim terbesar, tetapi nelayan kecil seringkali kehilangan hak atas lautnya sendiri. Kekayaan itu terlihat seperti air yang melimpah. Namun disalurkan ke waduk milik orang lain—sehingga bagi rakyat, hanya tersisa debu dan kerinduan.
Tumbuhnya Oligarki: Tembok Penghalang Embun
Mengapa berkah tanah air tidak sampai ke rakyat? Salah satu penyebab utamanya adalah muncul dan menguatnya oligarki—kekuasaan sekelompok kecil orang yang memegang kendali atas sumber daya dan kebijakan negara.
Oligarki di Indonesia lahir dari persimpangan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Sekelompok elite—baik pengusaha besar maupun pemegang kekuasaan—menjalin kerja sama yang saling menguntungkan: mereka mengatur aturan agar kekayaan alam mudah dikuasai, baik untuk diri sendiri maupun mitra asing.
Akibatnya, kebijakan negara lebih banyak melayani kepentingan kelompok itu daripada kepentingan rakyat banyak. Demokrasi yang seharusnya menjadi jalan suara rakyat, berubah menjadi arena pertarungan modal.
Hukum seringkali tumpul bagi yang kuat. Namun, tajam bagi yang lemah. Oligarki inilah yang membangun tembok tinggi di antara sumber berkah dan rakyat yang haus—menahan agar setitik embun pun tidak turun ke padang pasir tempat rakyat berdiri.
Solusi: Menyalurkan Embun ke Tangan yang Haus
Menghilangkan rasa haus rakyat tidak bisa hanya dengan berharap keajaiban. Kita butuh langkah nyata untuk memutus rantai penjarahan dan mengembalikan hak rakyat atas kekayaan negerinya sendiri:
Pertama, Tegakkan Kedaulatan atas Sumber Daya. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia terlebih dahulu. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing harus ditinjau ulang, royalti dan pajak dipastikan masuk ke kas negara secara jujur, serta pengelolaan harus melibatkan masyarakat adat dan lokal di wilayah sumber daya berada.
Kedua, Hancurkan Dominasi Oligarki. Hal ini dimulai dari perbaikan sistem politik: larangan uang haram dalam pemilu, pembatasan pejabat publik memiliki usaha yang bertentangan dengan jabatan, serta penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Demokrasi harus dikembalikan sebagai jalan rakyat, bukan jalan bagi orang kaya untuk mempertahankan kuasa.
Ketiga, Sebarkan “Embun” Secara Merata. Kekayaan yang dikumpulkan harus diinvestasikan secara nyata untuk kebutuhan dasar rakyat: pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, jalan desa, air bersih, serta modal bagi petani dan pelaku usaha kecil. Jangan biarkan hasil bumi hanya dinikmati di pusat kota atau luar negeri, tapi harus membasahi setiap jengkal tanah tempat rakyat bekerja.
Keempat, Bangun Kesadaran dan Persatuan. Rakyat tidak boleh diam saja. Masyarakat harus cerdas memilah informasi, berani bersuara atas ketidakadilan, dan bersatu menolak segala bentuk penindasan. Ketika rakyat sadar akan haknya dan bersatu, tembok oligarki akan goyah, dan embun keadilan akan turun lebih deras.
Penutup
Setitik embun di padang pasir bukanlah tanda kemiskinan alam, melainkan tanda bahwa saluran keadilan sedang tersumbat. Indonesia tidak kekurangan berkah—yang kurang adalah kemauan bersama untuk menjaganya dan membaginya dengan adil.
Mari kita berjuang agar kelak padang pasir ini berubah kembali menjadi ladang hijau sehingga setiap anak bangsa dapat minum sampai puas dari sumber air yang menjadi haknya sendiri.
***
Judul: Setitik Embun di Padang Pasir
Penulis: Ki Asep Kuswani
Editor: Asep (HC) Arie Barajati
